Pemerintahan Penilaian Keseluruhan Pengatasan Covid-19
Info Nusantara – Pemerintahan Penilaian Keseluruhan Pengatasan Covid-19, pandemiolog dari Kampus Indonesia (UI) Pandu Riono menyarankan penilaian keseluruhan pada pengatasan wabah Covid-19 yang sudah dilakukan selama ini.
Penilaian diawali dengan membahas ulangi kehadiran Komite Pengatasan Covid-19 dan Rekondisi Ekonomi Nasional (KPC-PEN). Pandu menyebutkan tidak ada undang-undang yang atur pendirian KPC-PEN.
Disamping itu, dia menanyakan kekuatan instansi itu dalam menangani wabah. “Kita harus juga membuat mekanisme pemerintah yang kuat, handal, bukan panitia-panitia. Mereka (KPC-PEN) tidak punyai pengalaman benar-benar,” kata Pandu saat dikontak Info Nusantara.
Pemerintahan Penilaian Keseluruhan Pengatasan Covid-19
Ia menyebutkan 2x kenaikan kasus Covid-19 jadi bukti ketidakefektifan tubuh yang dipegang Airlangga Hartarto itu. Ia memandang sejauh ini KPC-PEN repot mengurus perbaikan perekonomian dibanding pengatasan wabah.
KPC-PEN disebutkan lupakan hal paling penting, seperti limitasi mobilisasi dan persiapan sarana kesehatan. “Bubarin saja. Mengapa tidak ingin dibubarin sejak dahulu? Kan tidak sukses kan? Menurut saya KPC-PEN tidak sukses,” katanya kepada time Fokus Update.
Jokowi disuruh berperanan langsung dalam arahkan peraturan pengatasan wabah. Jokowi, sebut Pandu, tentukan peraturan besar pemerintahan. Saat itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin perlu diplot sebagai pimpinan di atas lapangan.
“Instruksi lapangannya Pak Budi Gunadi Sadikin, panglimanya Presiden Jokowi. Kita kan pilih Presiden Jokowi agar pimpin republik ini,” sebut Pandu.
Info Nusantara sudah mengontak Sekretaris Kementerian Koordinator Sektor Ekonomi Susiwijono Moegiarso dan Juri Berbicara Presiden Fadjroel Rachman masalah saran pembubaran KPC-PEN. Tetapi, ke-2 nya tidak memberikan respon sampai informasi ini tampil.
Instansi ini dipegang oleh Menteri Koordinator Sektor Ekonomi Airlangga Hartarto. KPC-PEN ditugaskan mengoordinasikan pengatasan kritis kesehatan dan ekonomi karena wabah Covid-19.
Semenjak dibangun, KPC-PEN keluarkan beberapa peraturan. Satu diantaranya Pemerlakukan Limitasi Aktivitas Warga (PPKM) yang diadakan semenjak awalnya tahun.
Status KPC-PEN mulai jadi perhatian khalayak selesai Presiden Joko Widodo menunjuk Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tangani kenaikan kasus Covid-19 di Jawa-Bali.
KPC-PEN cuman ditugaskan tangani wabah di propinsi di luar Jawa-Bali. Berkaca pada perubahan sekarang ini, pandemiolog dari Kampus Griffith, Australia, Dicky Budiman memiliki pendapat PPKM Genting harus diperpanjang sampai bulan akhir Agustus. Dicky sampaikan ekstensi perlu dilaksanakan supaya penyebaran dapat teratasi.
Pemerintahan Penilaian Keseluruhan Pengatasan Covid-19
Disamping itu, lanjutan PPKM Genting dibutuhkan untuk kurangi beban rumah sakit yang terjadi sekarang ini. “Apa perlu diperpanjang? Benar-benar. Jika tidak ada, ya kita benar-benar loose, benar-benar biarkan virus ini menebar tanpa teratasi,” kata Dicky ke Info Nusantara, Senin (12/7). “Menurut saya, minimal ini perlu sampai akhir Agustus.”
Walau tidak sesuai dengan hitung-hitungannya, Dicky memandang gagasan itu masih tetap dapat tekan pergerakan penyebaran Covid-19. Ia merekomendasikan pemerintahan bekerja sangat keras bila cuman mengaplikasikan PPKM Genting sepanjang enam minggu.Dicky menyebutkan pemerintahan perlu melipatgandakan usaha test, menyusur, dan perawatan (3T).
Pemerintahan juga disuruh mengatur beragam kekurangan yang dijumpai dalam seminggu PPKM Genting. Dia menyorot ketidaksiapnya petugas di atas lapangan dalam mengaplikasikan ketentuan.
“Testing dipertingkat, selanjutnya limitasi benar-benar diaplikasikan seperti yang telah berada di gagasan itu, tinggal diperkokoh setiap tingkat. Jika berbicara WFH 100 %, tidak boleh banyak kecualinya,” sebut Dicky.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan gagasan pemerintahan mengaplikasikan PPKM Genting sepanjang enam minggu. Dia ungkap hal tersebut saat mengulas kendala perbaikan perekonomian bersama DPR RI.
“PPKM Genting sepanjang 4-6 minggu digerakkan untuk meredam penebaran kasus. Mobilisasi warga diharap turun berarti,” ungkapkan Sri Mulyani pada bahan paparan saat rapat bersama Tubuh Bujet DPR lewat virtual, Senin (12/7). Dikutip langsung dari Fokus Utama.
